Hati-hati Penipuan yang mengatasnamakan Kepala BKD, yang menjanjikan bisa mempermudah seseorang untuk diangkat menjadi CPNS dengan meminta imbalan sejumlah uang. Penerimaan CPNS dilakukan secara transparan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
Slideshow

Search
Contact

Counter
  • Site Counter: 315,452
  • Unique Visitor: 53,512
  • Your IP: 107.21.163.227
  • Since: 2009/09/09 09:00
SiteUptime Monitoring

PostHeaderIcon Selamat Datang di Website Resmi BKD Pati

Selamat datang di Website Resmi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati (BKD Pati). Pelayanan publik oleh aparatur negara dewasa ini telah menjadi isu strategis, karena tingkat kualitas kinerja akan menentukan baik buruknya pelayanan dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparatur negara itu sendiri. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah dimata masyarakat karena dengan kualitas pelayanan publik yang makin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat diwujudkan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek, antara lain kelembagaan kepegawaian, tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan guna meningkatkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, umum, berkeadilan dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka BKD Pati meluncurkan Website Resmi dengan alamat website : http://www.bkd.patikab.go.id atau http://bkd.jvnix.com (alias domain name).

PostHeaderIcon Penyerahan SK CPNS Honorer K-1, Formasi TH.2012

PRAGOLO-Kamis, 28 Februari 2013 merupakan hari bersejarah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Honorer Ketegori 1 Formasi Tahun 2012, karena pada hari tersebut telah diserahkan SK Bupati tentang pengangkatan cpns dari tenaga honorer kategori formasi tahun 2012. Kebanyakan mereka sudah mengabdikan diri dengan status tenaga honorer lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang sudah bekerja selama 28 tahun. Penyerahan SK secara simbolis diserahkan langsung Bupati Pati Haryanto, SH, MM, M.Si dengan didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs. Jumani, M.Si.

Dalam sambutannya Kepala BKD melaporkan bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 30 November 2012 Nomor FH/203/M.,PAN-RB/11/2012 Perihal Tambahan Alokasi Formasi CPNS Tahun 2012 dari Tenaga Honorer, Pemerintah Kabupaten Pati memperoleh alokasi untuk Tenaga Honorer sebanyak 79 Formasi dengan rincian sebagai berikut Guru sebanyak 2 Formasi sedangkan Tenaga Teknis 77 Formasi.

Selanjutnya berdasarkan surat Bupati Pati Nomor: 800/2228.1/2012 Perihal Usul penetapan NIP. An. Yarmo dkk (50 orang) dan Nomor: 800/2228.2/2012 Perihal Usul penetapan NIP. An. Slamet Sudaryanto dkk (28 orang) Pemerintah Kabupaten Pati mengusulkan penetapan NIP bagi CPNS Tenaga Honorer Kategori I sejumlah 78 orang, sedangkan 1 (satu) orang an. SUWARI Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pati tidak memenuhi syarat untuk diusulkan penetapan NIP-nya. Dari usul penetapan NIP tersebut telah ditetapkan NIP-nya sebanyak 78 Orang yang akan menerima SK CPNS, dengan rincian sebagai berikut : - Golongan III sebanyak : 5 orang; - Golongan II sebanyak : 53 orang; - Golongan I sebanyak : 20 orang.

Bupati Pati H. Haryanto, SH, MM, M.Si dalam sambutannya mengajak para penerima SK untuk bersyukur kepada Allah SWT, karena pengabdian mereka selama ini akhirnya diakui secara resmi dengan diseraterimakannya SK CPNS. Kepada para CPNS diharapkan lebih disiplin dan lebih bersemangat dalam bekerja karena sudah menyandang status baru sebagai Calon Pegawai Negeri sipil. *har

PostHeaderIcon Makna Pergantian

            Saat ini dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati sedang melaksanakan penataan birokrasi. Hal ini dimaksudkan agar kedepan nantinya pelayanan masyarakat mengalami peningkatan secara kwalitas dan diharapkan lebih baik. Dalam menghadapi peristiwa ini bermacam- macam reaksi dari aparatur, ada yang dengan ikhlas dan menerima bahwa hal ini akan membawa kebaikan, namun ada juga yang kurang ikhlas dan sulit menerima. Ketahuilah bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak akan mengalami keabadian, semuanya diciptakan dengan sifat sementara. Dari yang ada menjadi tidak ada, mulai manusia, hewan maupun benda baik yang tampak maupun tidak tampak mengikuti alur kehidupan yang bernama Pergantian.

 
Apapun entitasnya, sebesar apapun kekuatan, seberapa kuat pengaruh semua akan   mengalami masa pergantian baik yang diinginkan maupun tidak. Pergantian menjadi sesuatu yang lain yang selalu mengikuti kita setiap waktu. Hal inilah yang menjadi pengingat akan kefanaan diri. Dalam alam ini, kita telah ditunjukkan beragam kejadian yang didalamnya tersirat simbol pergantian. Dalam lingkungan dunia kerja khususnya dalam hal kedinasan kantor, fenomena pergantian dapat kita lihat dalam proses mutasi, rotasimaupun pensiun pegawai. Melalui ketiga hal tersebut, sebuah organisasi mencoba melakukan pergantian sistem yang terus tumbuh dan berkembang melalui proses yang teratur.
 
Tanpa yang demikian, sebuah organisasi akan mengalami kemunduran bahkan mengalami stagnasi yang tidak tampak. Dalam sebuah organisasi, pergantian sangat diperlukan sebagai suatu indikasi bahwa organisasi tersebut hidup dan memiliki dinamika. Dengan kesadaran dan pemahaman yang lebih awal bahwa sebuah pergantian adalah keniscayaan yang harus dilalui maka dalam menatap segala macam pergantian yang ada, setidaknya akan memberikan kesiapan mental bagi kita untuk dapat melaluinya dengan hasil yang terbaik.
 
Pergantian selalu membawa konsekwensi perubahan. Diterima atau tidak perubahan selalu terjadi. Bahkan usia kita berubah, detik terus bergerak dan satu atau dua menit yang lalu berbeda dengan saat ini.
 
Mental kita harus dipersiapkan dengan prinsip bahwa perubahan akan senantiasa mengikuti kita dan kita harus siap dengannya. Tentunya kita sangat sependapat bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini kecuali perubahan akan senantiasa mengikuti kita dan kita harus siap dengannya. Kita semua sepakat, bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Menghadapi beragam perubahan sebagai implikasi dari proses hukum alam, memaksa diri kita untuk mampu melihat perubahan sebagai sebuah peluang dan tantangan untuk dapat kita hadapi secara berkualitas , bukan sebaliknya menghindar dan lari darinya.
 
Pergantian juga membawa pesan secara tersirat bahwa segala sesuatu tidak akan pernah abadi. Apa yang ada pada diri kita sekarang hanyalah sementara sebagai amanah yang nantinya diminta kembali dan harus dipertanggungjawabkan.
 
Ketika kita memahami betul konsep ketidakabadian ini, pada ujungnya akan memunculkan kesiapan kita dan menerima apapun keadaan apabila amanah yang ada sekarang diambil sewaktu-waktu.
 
Selain itu, pesan peringatan akan ketidak abadian ini juga dapat memberikan penggerak motivasi pada kita untuk menyiapkan peninggalan terbaik tatkala kita telah berganti amanah dari yang melekat sekarang. Prinsipnya yang seharusnya menjadi fokus dalam benak kita sekarang adalah pola pikir pertanyaan mengenai “ apa yang telah lakukan selama ini?” bukan sebaliknya selalu berpikir “apa yang telah kita peroleh selama ini?”.
 
Dalam setiap pergantian akan menghadirkan perubahan, baik keadaan yang buruk menjadi lebih baik maupun sebaliknya. Pergantian tersebut mengajarkan pada kita untuk bersama-sama menyatukan harapan dan doa, semoga dengan adanya pergantian tersebut akan mendatangkan perubahan kearah yang lebih baik. Selalu ada harapan, ada doa dan ada harapan yang optimis, inilah nilai makna yang sesungguhnya dari pergantian sebagai bukti akan keterbatasan diri kita.
 
Pergantian akan selalu ada dan mengiringi detik demi detik waktu kehidupan kita. Ia hadir sebagai bukti kekuasaan Sang Maha Kuasa dalam mengatur kehidupan ini sesuai dengan hukum alam yang telah diperlihatkanNya kepada kita. Melalui sebuah pergantian, sesungguhnya kita telah diberikanNya pelajaran yang sangat berharga. Namun hanya kepada kitalah yang berpikir jernih dan ikhlas, yang akan mampu mengambil makna dari proses pergantian tersebut. Semoga kita termasuk didalamnya.(Penulis : Dra. Wahyu Setyawati, MT)

PostHeaderIcon Uji Potensi bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK di Lingkungan Pemkab Pati

 

 Setwan-Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Sabtu 13 Oktober 2012 telah diselenggarakan kegiatan uji potensi bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan Kepala Sekolah SMP,SMA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian seorang pejabat/kepala sekolah, yang selanjutnya hasil dari uji potensi dimaksud digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk penataan dan penempatan jabatan. Diharapkan akan mendapatkan pejabat yang lebih profesional sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Uji potensi ini terselenggara atas kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pati degan kajian Psikologi Terapan “INSIGHT” Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus (UMK).
 
Adapun jumlah peserta Uji Potensi sebanyak 221 orang yang terdiri dari Eselon II sebanyak 20 orang, Eselon III sebanyak 140 orang, Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK sebanyak 61 orang. Mengingat banyaknya peserta maka pelaksanaan uji potensi ini dibagi menjadi 3 kelompok yaitu : Eselon II di Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kab.Pati, Eselon III di ruang Aula Sekretariat DPRD dan Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK menempati ruang Banggar Sekretariat DPRD Kab. Pati.
 
Acara didahului oleh pengantar Pembukaan oleh Plt Kepala BKD yang juga Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pati, Drs. Sarpan, SH, MM kemudian disambung sambutan dari Bupati Pati  bapak Haryanto, SH, MM. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan uji potensi ini salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui loyalitas pejabat dan komitmennya terhadap organisasi. Disamping itu hasil dari uji potensi ini untuk mengetahui karakteristik kepribadian masing-masing pejabat dan Kepala Sekolah. (*har)

PostHeaderIcon Pelepasan Pegawai BKD (Mutasi & Promosi)

BKD Pati- Rabu, 24 September 2012 bersamaan dengan kegiatan apel pagi karyawan-karyawati BKD Pati, dilakukan acara perpisahan Pegawai BKD karena Promosi dan Mutasi Jabatan. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati  Nomor 821.2/2299/2012 tertanggal 21 September 2012 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon III dan IV tahun 2012, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ada 3 orang pegawai BKD yang mutasi dan 1 orang yang mendapat promosi jabatan.

Pegawai BKD yang mutasi adalah :

Sri Mulyanto, SH, MM : jabatan lama Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pati; Jabatan Baru Kabid Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Pati.

Drs. Febes Mulyono, M.Sc, M.Eng : jabatan lama Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten pati; Jabatan baru Sekretaris Camat Gabus

Slamet, SE, MM : jabatan lama Kasubbid Pengadaan dan Jabatan Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pati; jabatan baru Kasi esejahteraan sosial Kec.Juwana

Pegawai BKD yang promosi adalah :

Willy Yoga Susetya, S.Kom : jabatan lama Staf Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pati; Jabatan baru Kasubbag Umum RSUD RAA Soewondo Kab. Pati

Dalam kesempatan tersebut Sri Mulyanto menyampaikan kesan-kesannya yang sudah sekian lama menjadi pegawai BKD. Beliau juga memberi pesan agar tidak memberi tanggapan atas informasi yang tidak utuh, karena dapat berakibat salah menilai (memberi presepsi yang berbeda) bahkan salah mengambil keputusan. Di akhir sambutan beliau menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan kekurangan selama bekerja di BKD.

Selanjutnya sambutan  Drs. Sarpan, SH, MM selaku Plt Kepala BKD, menyampaikan  terima kasihnya atas pengabdian rekan-rekan BKD khususnya yang mendapat promosi dan mutasi. Mutasi  adalah hal yang biasa dalam sebuah dinamika organisasi. Setiap perubahan harus disikapi dengan ikhlas dan rasa syukur, bisa jadi yang kelihatannya tidak mengenakkan, namun dibalik itu ada kebaikan. Diharapkan baik yang mutasi maupun promosi dapat segera menyesuaian diri dengan kondisi dan lingkungan kerja yang baru, sehingga tugas baru yang sudah menanti dapat diselesaikan dengan baik.

Sebuah bingkisan kecil diberikan menjadi tanda mata dari keluarga besar BKD Pati, dan acara pagi itu diakhiri dengan memberikan salam perpisahan dengan berjabat tangan. (*har)

PostHeaderIcon Prosedur Pengajuan Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar

Pegawai Negeri Sipil yang ingin meningkatkan profesionalisme melalui jalur pendidikan formal  dapat melalui pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar .

A. PENGERTIAN

 ·         Tugas Belajar   :

Penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian  Daerah kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bukan atas biaya sendiri .

 ·         Ijin Belajar :

Ijin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri.

 ·         Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik :

Surat Keterangan sebagai ijin penggunaan Gelar Akademik yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS  yang telah menyelesaikan/lulus   pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan telah memperoleh ijazah

 

B.  PROSEDUR

 a.    Tugas Belajar 

      1. Surat pengajuan untuk mengikuti seleksi masuk ke   Lembaga Pendidikan diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKD.

      2.      Setelah mengikuti tahapan seleksi tersebut,melaporkan hasil seleksi  kepada Kepala SKPD untuk selanjutnya ditindaklanjuti   pengajuan Surat Keputusan Tugas Belajar .

      3.      Pengajuan Surat Keputusan Tugas Belajar beserta kelengkapan administrasi dari Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKD.

      4.      Kelengkapan administrasi adalah :

            o    Rekomendasi  dari kepala SKPD

            o    Surat keterangan diterima atau lulus seleksi ujian dari Lembaga Pendidikan.

            o    Surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menyebutkan lama / jangka waktu pendidikan yang akan ditempuh.

            o    Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir - dilegalisir

            o    Foto Copy DP-3 dalam 1 ( satu ) tahun terakhir.

            o    DRH

            o    Surat keterangan sehat dari dokter.

            o    Surat Pernyataan setelah lulus bersedia kembali ke Kabupaten Pati.

 

b.    Ijin Belajar

     1.      Surat Pengajuan Ijin Belajar dengan dilampiri kelengkapan administrasi diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKD.

     2.      Kelengkapan administrasi tersebut adalah :

           o    Rekomendasi dari Kepala SKPD

           o    Uraian Tugas

           o    Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk

           o    Jadwal Pendidikan

           o    FC SK kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir

           o    FC DP 3 dalam 1 ( satu ) tahun terakhir

           o    FC   Ijazah terakhir dilegalisir

           o    Surat Keterangan Sehat dari dokter

           o    Surat Pernyataan Biaya ditanggung sendiri

           o    Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kenaikan Pangkat / Jabatan setelah lulus

           o    DRH.

c.    Ijin Penggunaan Gelar Akademik

    1.      Surat Pengajuan Ijin Penggunaan Gelar dengan kelengkapan administrasi diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKD.

    2.      Kelengkapan administrasi tersebut adalah :

          o    FC ijazah terakhir dan transkip nilai dilegalisir

          o    FC Ijin Belajar dilegalisir

          o    FC SK Kenaikan Pangkat terakhir.

  *(Aries Budiartie, SIP,MM-Bidang Pembinaan & Kesejahteraan)

PostHeaderIcon Rakor & Sinkronisasi Data Kepegawaian Pemkab Pati

 
BKD PATI-Sebanyak 130 orang PNS yang membidangi kepegawaian dari berbagai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati mengikuti acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Kepegawaian yang diselenggarakan Bidang Informasi dan Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati. Acara yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Juni 2012 bertempat di Aula Sasana Langen Suka-SMAN 2 Pati dihadiri para narasumber diantaranya Dra. Wahyu Setyawati, MT selaku Sekretaris BKD Pati, Drs. Slamet Riyanto, MM selaku Kabid Informasi dan Data, Hendro Priyono, SH selaku Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan, Drs. Febes Mulyono, MSc, M.Eng selaku Kabid Mutasi.
 
Adapun Tujuan kegiatan dilakukan diantaranya adalah agar ada kesamaan persepsi tentang pengelolaan/manajemen kepegawaian, terciptanya Pengelolaan administrasi kepegawaian, meningkatkan pelayanan masyarakat oleh PNS. Acara dipandu oleh Abdul Kharis, Psi, MSi diawali oleh presentasi materi oleh masing-masing Kabid untuk selanjutnya dibuka acara dialog dan tanya jawab seputar masalah kepegawaian dari beberapa peserta. Secara Keseluruhan acara berlangsung lancar dari awal hingga akhir.
 
Setelah mengikuti acara rakor ini diharapkan adanya hubungan kerja/koordinasi sehingga tercipta persamaan persepsi dan sudut pandang, kemudian tetap komitmen mentaati segala aturan dalam manajemen kepegawaian serta meningkatkan pembinaan secara intensif kepada para PNS/CPNS. Diharapkan pula para pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD agar senantiasa menindaklajuti setiap pelanggaran indisipliner PNS/CPNS. *(har)

PostHeaderIcon Tenaga Honorer Patut Bergembira

 

Peraturan Pemerintah yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak yang berkepentingan khususnya tenaga honorer sebagai payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah terbit. Tepatnya tanggal 16 Mei 2012 Pemerintah telah menerbitkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Menurut Sekretaris Kementerian PAN dan RB yang kami kutip dari www.menpan.go.id Tasdik Kinanto, terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut bisa mengakhiri  ‘’rezim honorer’’, sehingga manajemen PNS dapat ditata sesuai dengan prinsip-prinsip merit system, dan tidak dijadikan komoditi politik dan ajang KKN, yang mengakibatkan rendahnya kualitas birokrasi di tanah air.
Sebelumnya Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pemerintah telah melakukan pemrosesan tenaga honorer sejumlah 920.702 seluruh Indonesia, namun menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada BKN dan Kementerian PAN dan RB serta kepada Anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 belum didata dan diangkat menjadi CPNS.
Selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut Tenaga honorer dimaksud dibagi dalam Tenaga Honorer Kategori I dan Tenaga Honorer Kategori II, dengan kriteria masing-masing sebagai berikut :
1.       Kategori I adalah Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN atau APBD, dengan kriteria : (a) Diangkat oleh Pejabat Yang berwenang, (b) Bekerja di Instansi Pemerintah, (c) Masa Kerja minimal 1(satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus, (d) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
2.       Kategori II adalah Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN datau APBD, dengan kriteria : (a) diangkat oleh Pejabat Yang berwenang, (b) Bekerja di Instansi Pemerintah, (c) Masa Kerja minimal 1(satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus, (d) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
 
            Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut Pemerintah Kabupaten Pati melalui Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan pendataan dan perekaman data terhadap tenaga honorer K1 sejumlah 91 orang, sedangkan untuk tenaga honorer K2 dilakukan inventarisasi dan diperoleh data tenaga honorer sejumlah 2.062 orang.
            Sesuai dengan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II, Untuk Tenaga Honorer K1 di Pemerintah Kabupaten Pati saat ini telah selesai dilakukan verifikasi dan validasi, dari 91 orang K1, 79 orang dinyatakan memenuhi kriteria (MK), sementara 12 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dan 10 orang dari 12 orang yang dinyatakan TMK tersebut mengajukan pengaduan dan keberataran ke BKN untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi ulang yang saat ini masih dalam proses di BKN. Untuk tenaga honorer K2 yang telah dilakukan inventarisasi pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Pati melalui BKD telah melakukan perekaman data dan telah dikirim ke BKN berupa Formulir Data dan Daftar Nominatifnya sejumlah 1.949 formulir.
                Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 ini semoga menjadi angin segar bagi para tenaga honorer baik Kategori I maupun Kategori II untuk dapat memperoleh kesempatan diangkat menjadi CPNS. Berikut kami sampaikan pokok pokok penyelesaian terhadap Tenaga Honorer sesuai PP.56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil :
HONORER KATEGORI I
·         Akan diangkat untuk mengisi formasi Tahun 2012 yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.
·         Dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi setelah dilakukan verifikasi dan validasi.
 
HONORER KATEGORI II
·         Dapat diangkat menjadi CPNS sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014, melalui :   
 1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan      
 2. Lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.
 
·         Seleksi Ujian tertulis kompetensi Dasar sesama tenaga honorer dilaksanakan 1 (satu) kali dengan materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 
·         Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk oleh Menpan dan RB dan Kementerian Pendidikan.
 
·         Pelaksanaan Ujian tertulis untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di wilayah Propinsinya.
 
·         Penetuan Kelulusan ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Menpan dan RB atas pertimbangan Mendiknas dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.
 
·         Pengumuman kelulusan ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan kementerian PAN dan RB berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh konsorsium PTN dan mempertimbangkan masa pengabdian tenaga honorer yang bersangkutan.
·         Tenaga Honorer yang lulus tes kompetensi dasar dilakukan tes kompetensi bidang (profesi).
·         Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS. *(Subbid Pengadaan dan Jabatan – Bidang Pengembangan SDM)

 

PostHeaderIcon Kegiatan Kediklatan Tahun Anggaran 2012

BKD PATI-Sesuai dengan program kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur maka untuk Tahun Anggaran 2012 Bidang Sumber Daya Manusia akan dan telah melaksanakan 2 kegiatan yaitu :

A. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi Calon PNS Daerah Formasi tahun 2011.

1. Peserta Diklat Pra Jabatan Golongan II dibagi dalam 3 (tiga) gelombang bertempat di Gedung Sindoro Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah :

    a. Angkatan 12 dan 13 tanggal 12 April 2012 s/d 01 Mei 2012 : 42 orang

    b. Angkatan 14 dan 15 tanggal 26 April 2012 s/d 15 Mei 2012 : 60 orang

    c. Angkatan 18 dan 19 tanggal 28 Mei 2012 s/d 15 Juni 2012 : 40 orang

2. Untuk Golongan III sejumlah : 93 orang dibagi 2 (dua) angkatan :

    a. Angkatan 27 dan 28 tanggal 02 Juli 2012 s/d 25 Juli 2012 : 72 orang

        Tanggal Daftar Ulang : 01 Juli 2012

        Tempat Pendaftaran : Kampus Diklat "Sindoro"

    b. Angkatan 29 dan 30 tanggal 09 Juli 2012 s/d 01 Agustus 2012 : 21 orang

        Tanggal Daftar Ulang : 08 Juli 2012

        Tempat Pendaftaran : Kampus Diklat "Sindoro"

 

B. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah :

    1. Diklat Kepemimpinan Tk. II sejumlah 4 orang

    2. Diklat Kepemimpinan Tk. III sejumlah 8 orang

    3. Diklat Kepemimpinan Tk. IV sejumlah 8 orang

    Untuk diklat Kepemimpinan Tk. IV telah mengiirmkan sejumlah 6 orang yang dilaksanakan di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Maret 2012 s/d 24 April 2012. *(Subbid Pendidikan dan Pelatihan-Bidang Pengembangan SDM)

PostHeaderIcon Tambahan Penghasilan PNS Pemkab Pati Tahun 2012

 
Sudah beberapa tahun terakhir Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati diberikan secara rutin. Tahun 2012 ini TPP mengacu pada Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati.
 
Badan Kepegawaian Daerah selaku instansi yang diberi amanat untuk mengelola pembagian TPP, sudah menyusun jadual demi memberikan pelayanan terbaik sehingga pembagian TPP dapat terlaksana dengan lancar dan tepat waktu.
Adapun rencana pemberian TPP ini sudah disusun jadual sebagai berikut :
NO TANGGAL KEGIATAN
1 14 MEI 2012 Surat Edaran Kepala BKD Kab. Pati tentang permintaan data/penghitungan anggaran yang diminta SKPD
2 23 MEI 2012 Data/penghitungan anggaran yang diusulkan SKPD paling lambat masuk ke BKD Kab. Pati untuk direkap.ulang/check kebenaran penghitungan
3 24 MEI s/d 10 JUNI 2012 Konfirmasi kebenaran  dalam penghitungan, usulan data baru dari SKPD karena ada kesalahan
4 11 s/d 12 JUNI 2012 Pemeriksaan akhir jumlah dana yang akan ditransfer, penyampaian contoh dokumen dan kelengkapan SPJ penerimaan TPP
5 18 JUNI 2012 Transfer dana dari Rekening Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Pati ke Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD se-Kab. Pati
6 19 JUNI 2012 Pemberian TPP diterimakan secara serempak
7 25 JUNI 2012 Pengumpulan SPJ TPP
        Sebagai Kelengkapan SPJ Penerimaan TPP antara lain :

    1. A2 ( putih dan merah )
    2. SSP PPH Ps. 21 disesuaikan golongan ruang ( asli dan fotocopy )
    3. Daftar Tanda Terima TPP mengetahui Kepala SKPD masing-masing (contoh terlampir).
    4. Daftar Hadir disimpan dan menjadi tanggungjawab SKPD masing-masing ( mengantisipasi apabila ada konfirmasi dari pemeriksa )
Beberapa hal yang perlu diketahui adalah antara lain :
a.       PPH Ps. 21 dipotong dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD masing-masing.
b.      Apabila ada permintaan tambahan anggaran/kesalahan perencanaan jumlah penerimaan TPP, maka Bendahara pengeluaran membuat Surat Pengantar yang ditandatangani Kepala SKPD dengan menyebutkan siapa saja yang kurang dan jumlah anggaran yang diminta. Kekurangan akan diusulkan ke DPPKAD Kab. Pati dengan konsekuensi SPJ sebelumnya telah dikirimkan ke BKD Kab. Pati.
Pengusulan kekurangan TPP apabila lewat bulan Juni akan diusulkan dalam penerimaan TPP bulan Desember.
c.       Apabila terdapat kelebihan anggaran dalam transfer / kesalahan penghitungan, Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD diwajibkan segera menyetor secara tunai ke Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Pati dengan membawa Surat Pengantar dari Kepala SKPD yang menyebutkan kelebihan anggaran karena apa dan jumlah nominal kelebihannya.
d.      Rencana jadual persiapan pemberian TPP bulan Desember sama dengan pelaksanaan bulan Juni 2012, kepastian tanggal pelaksanaan menyusul.
 
Demi kelancaran tahapan pembagian TPP diharapkan kerjasama yang baik antara Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD dengan Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Pati, sehingga Pembagian TPP bisa berjalan lancar dan tepat waktu. (Sekretaris BKD Kab.Pati)

PostHeaderIcon POST POWER SYNDROME (Kenali dan Hadapi)

 

Bekerja merupakan suatu aktivitas yang dilakukan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dengan bekerja individu dapat memperoleh kepuasan tersendiri,karena disamping mendatangkan uang dan fasilitas juga dapat memberikan nilai dan kebanggaan tersendiri. Individu dapat berprestasi ataupun melakukan kebebasan menuangkan kreativitas. Dengan bekerja individu dapat menunjukkan produktivitas  untuk    membuktikan dirinya.  

Ketika individu mencapai suatu keberhasilan dalam pekerjaannya, individu akan berusaha mengaktualisasikan secara optimal, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga memiliki posisi atau jabatan yang baik dalam tempatnya bekerja. Akan tetapi manakala suatu waktu, individu juga harus siap melepas jabatan tersebut. Apabila mengalami perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan, umumnya diawali ketika masa pensiun. Pensiun seringkali dianggap sebagai kenyataan yang tidak menyenangkan sehingga menjelang masanya tiba, sebagian orang sudah merasa cemas karena tidak tahu kehidupan macam apa yang akan dihadapi kelak.
 
Sebagian pegawai, baik pegawai swasta maupun pegawai negeri (PNS) menganggap bahwa masa pensiun merupakan masa-masa yang sangat ditakuti dan menyeramkan. Memang benar, yang paling terasa sekali adalah di lingkungan instansi pemerintah. Hal seperti ini bisa ditanyakan langsung kepada para PNS yang sudah menjelang usia pensiun. Bisa dibayangkan,  rata rata seorang PNS mengabdi, dari mulai usia muda sampai tua. Begitu lama hidup di lingkungan kerja yang pada suatu saat harus berpisah. Terbukti bahwa, bahwa tidak sedikit para pensiunan yang stress setelah menjalani masa pensiunnya. Betapa tidak, kantor itu sudah seperti rumah sendiri, dan rekan-rekan kerja sudah menjadi saudara.
 
Menurut penelitian Dinsi (2006) pihak yang paling takut menghadapi masa pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa purna tugasnya atau pensiun, mengalami mental shock (faktor kejiwaan). Menjelang akhir masa kerjanya, mereka tampak kurang beraktivitas dan sering sakit-sakitan. Mental shock ini terjadi, karena adanya ketakutan tentang apa yang harus dihadapi kelak, ketika masa pensiun tiba. Terasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, karena pekerjaan dan jabatan yang selama ini dipegang, harus ditinggalkan. Kehilangan pekerjaan dan jabatan inilah yang membuat mereka stres, cemas dan depresi. Individu yang memasuki masa pensiun sering dianggap sebagai individu yang tuna karya (tidak dibutuhkan lagi tenaga dan pikirannya). Anggapan semacam ini membuat individu tidak bisa lagi menikmati masa pensiunnya dengan hidup santai dan ikhlas. Ketakutan menghadapi masa pensiun, membuat banyak orang mengalami problem serius baik dari sisi kejiwaan maupun fisik, terlebih individu yang memiliki ambisi yang besar serta sangat menginginkan posisi yang tinggi dalam pekerjaannya. Hal ini akan sangat rentan bagi individu untuk mengalami goncangan ketika pensiun yang biasa kita kenal sebagai post power syndrome.
 
Dinsi (2006), membagi gejala-gejala post power syndrome ke dalam tiga tipe, yaitu:
a.     Gejala Fisik.
Yaitu menjadi jauh lebih cepat tua tampaknya dibandingkan pada waktu dia menjabat. Rambutnya menjadi putih semua, berkeriput, menjadi pemurung, sakit sakitan, dan tubuhnya menjadi lemah, tidak bergairah.
b.     Gejala Emosi.
Yaitu cepat tersinggung, merasa tidak berharga, ingin menarik diri dari lingkungan pergaulan, ingin bersembunyi, dan lain sebagainya.
c.     Gejala Perilaku.
Yaitu umumnya malu bertemu orang lain, lebih mudah melakukan pola-pola kekerasan atau menunjukkan kemarahan baik di rumah atau di tempat yang lain.
 
 
Kenali dan Hadapi
 
Jika manusia tahu bahwa kematian akan menghentikannya dalam beraktivitas, maka ia pasti akan melakukan perbuatan dalam hidupnya yang pahalanya terus mengalir setelah ia mati (Ibnu Al – Jauzi)
 
Menghadapi orang yang sudah telanjur menderita memang diperlukan kesabaran luar biasa. Sebagai pasangan atau anggota keluarga yang serumah, pertama hendaknya memahami dulu bahwa penderita tidak sepenuhnya menyadari gejala yang dia alami. Tapi dengan melawan atau mencoba menyadarkan mereka secara langsung juga tidak bijak.
Pada masa sebelum pensiun biasanya ada masa atau tahapan seseorang sebelum sampai pada tahap pensiun. Pemerintah biasanya menyiapkan sebuah program yakni, Masa Penyesuaian Pensiun. Tetapi bagi anda selain mengikuti program tersebut menurut Mulya ada baiknya melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini, yaitu dengan solusi mendekatkan diri serta kembali pada agama. Yakni, agar pandangan terhadap jabatan sebagai kehebatan serta kelebihan tidak lagi diadopsi.
Beranggapan bahwa jabatan adalah sebagai amanah serta tanggung jawab, jadi ketika tidak lagi menjabat, maka diri sudah terlepas dari sebuah tanggung jawab atau telah selesai memegang amanah. Tidak memandang sesuatu atau bahkan dunia sebagai pandangan material. Mengisi aktifitas keseharian  dengan hal baik kepada masyarakat, ini juga memberikan nilai balik yakni, masyarakat juga memberikan apresiasi pada kita. Perbanyak memberi ketimbang meminta, sebab dengan memberi kita lebih memberikan perhatian sehingga dengan sendirinya juga akan mendapatkan perhatian tanpa meminta-minta. 
Yang perlu dilakukan sebelum post power syndrom menyapa adalah membuat kesibukan dimana kita dapat berkontribusi untuk masyarakat luas, sehingga tidak ada kevakuman dalam beramal jama’i dan pensiun dakwah. Hati–hati dengan kesendirian. Domba yang sendiri lebih mudah diterkam oleh serigala daripada domba yang bergerombol.
 
Tidak ada yang namanya kehabisan amanah, yang ada hanyalah belum terdistribusinya amanah secara merata. Coba tengok lingkungan rumah kita, betapa banyak remaja yang butuh bimbingan langsung dan intensif untuk merubah hidupnya. Sekarang lihat kembali tempat kita pernah bersekolah dulu, berapa banyak orang yang mengurusi dakwah disana? Sepenglihatan saya, kebanyakan mereka orang–orang yang berjumlah minim dan pastinya dengan kapasitas terbatas.
 
Cobalah buka mata hati di sekitar kita, bila futur menyapa karna kehampaannya amanah, bergeraklah mencari ladang–ladang baru. Ladang–ladang itu tidak hanya bisa dicari, namun juga bisa diciptakan. Yakinlah begitu banyak kewajiban kita menyeru yang belum tersampaikan, dengan itu kita bisa terus bergerak untuk kemaslahatan umat. Jangan risaukan seberapa jauh umurmu yang terbuang, tapi risaukanlah nilai kemanfaatanmu.(*Prapto Suseno, SE,MSi)

PostHeaderIcon Profil Pegawai BKD Yang Dipercaya Menjadi Mayoret DrumBand Pemkab PATI

BKD Pati-Mulai tanggal 01 Juni 2011 salah seorang pegawai BKD, Indah Febriana Wijayanti dipercaya menjadi mayoret Drum Band Pemkab Pati.  Indah yang merupakan alumnus terbaik STPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat, lulus tahun 2006 dan mengawali karier sebagai PNS yang bertugas pertama kali di bagian Umum dan perlengkapan lalu diperbantukan sebagai Ajudan Bupati mulai 01 Oktober 2006-01 Februari 2009. Selanjutnya dimutasikan ke BKD dan mulai berkecimpung sebagai anggota drumband Pemkab Pati  hingga dipercaya menjadi mayoret.

Sebagai PNS yang sebelumnya digembleng dalam pendidikan semi keras dan penuh disiplin, sejak duduk di bangku SMPN 3 Pati, dilanjutkan di SMA Taruna Nusantara Magelang, kemudian melanjutkan di STPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat. Berbekal latar belakang pendidikan tersebut sehingga kedisiplinan lebih terjaga dan selalu mudah menyesuaikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan baris berbaris ataupun upacara.

Diakui Indah dalam mengiringi upacara kebesaran seperti HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ia harus mampu memimpin dengan baik, karena dalam iringan musik berkaitan dengan musik kebesaran militer juga berhubungan dengan pasukan. Untuk itu demi lebih meningkatkan pengalaman dalam bertugas sebagai mayoret yang menjadi fokus untuk tampil didepan, lebih banyak belajar dari seniornya dan juga pelatih. Saat mengiringi upacara Kemerdekaan RI Drumdband Pemkab Pati ini memakai seragam kebesaran dengan balutan kostum bernuansa merah putih.

Indah yang dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan murah senyum ini, saat ini sudah dipromosikan dari staf menjadi Kasubbag Umum dan Kepegawaian di BKD Pati. Namun begitu Indah dapat membagi waktu antara melaksanakan tugas keseharian di kantor dengan latihan rutin sebagai mayoret drumband Pemkab Pati, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan.*har  (BMT 01)

PostHeaderIcon Pengambilan Foto & Sidik Jari Kartu PNS Elektronik (KPE)

Setda-Senin, 02 Mei 2011 bertempat di ruang Joyokusumo Setda Kab.Pati telah dilaksanakan Pengambilan Foto dan Sidik Jari Kartu PNS Elektronik (KPE). Pengambilan Foto dan Sidik Jari dilakukan oleh Team dari Sucofindo Semarang dan Team dari Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pati sebagai Pendamping. Sebanyak 333 pegawai telah berhasil diverifikasi foto dan sidik jarinya oleh sucofindo yang kali ini menerjunkan 4 team sekaligus. Dari jumlah tersebut dengan rincian 231 orang CPNS formasi 2010, 34 orang CPNS formasi 2009 dan  67 orang PNS, 1 orang pegawai Bakorwil. Dalam kesempatan itu pula dibagikan formulir pembukaan Rekening baru dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, sebagai paket yang terintegrasi dalam penerbitan Kartu PNS Elektronik (KPE).

Sejak periode pertama Pengambilan Foto dan Sidik Jari tahun 2009 sampai tahun 2011 pegawai yg telah diverifikasi untuk KPE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sejumlah 13.906 orang. Dari jumlah tersebut Kartu PNS Elektronik (KPE) yang sudah jadi dan didistribusikan ke masing-masing pegawai sejumlah 4.209 orang, yang merupakan hasil Pengambilan Foto dan Sidik Jari tahun 2009. Untuk hasil pemotretan periode kedua (tahun 2010), sampai saat ini masih menunggu dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

PostHeaderIcon BPD Kelola Kartu PNS Elektronik

Jakarta-Asosiasi Bank Pembangunan Bank Daerah (Asbanda) mendukung langkah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia untuk mengelola Kartu PNS Elektronik (KPE). Hal itu sebagai upaya peningkatan pelayanan nasabah dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Sampai Maret 2011, 20 BPD telah mengelola 1.3 juta lembar kartu KPE.“Kami mendukung dan memfasilitasi BPD untuk mengelola KPE sebagai bentuk penguatan ekspansi pasar ke PNS,” kata Nazwar Nazir, Direktur Eksekutif Asbanda pada “Workshop Evaluasi Implementasi Kartu pegawai Elektronik“, kemarin. 

PostHeaderIcon Bentuk & Warna KPE

Gambar 1. Desain Tampak Muka KPE

PostHeaderIcon Permendiknas No 28 Tahun 2010, Mutasi Kasek Kini Kewenangan Menteri

Kini ada aturan baru tentang mutasi kepala sekolah (kasek). Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengambil alih kewenangan daerah untuk memutasi kasek.Itu seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah.

Mendiknas M. Nuh menjelaskan, peraturan tersebut berlaku untuk mutasi Kasek/madrasah pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK. Tidak terkecuali rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). "Semua jenjang akan diatur oleh Permendiknas," ungkapnya.

PostHeaderIcon Dasar Hukum, Tujuan & Manfaat KPE

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi dan menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan implementasi KPE adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2) yaitu mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera serta memiliki misi yaitu menyelenggarakan manajemen PNS berbasis kompetensi untuk mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera
  2. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil --> Petunjuk pelaksanaan konversi NIP
  3. Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil --> Pedoman pelaksanaan permintaan, penetapan dan penggunaan NIP
  4. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik --> Petunjuk pelaksanaan penerbitan KPE.